I.I Indonesia Pesta demokrasi atau yang sering disebut

 

I.I Sekilas
mengenai demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia

Pesta
demokrasi atau yang sering disebut dengan istilah pemilihan umum adalah salah
satu ciri dari negara demokrasi. Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa
Yunani, yaitu ‘demokratia’ yang terbentuk dari kata demos yang artinya rakyat
dan kratos yang artinya kekuasaan. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi
adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian
istilah dan bahasa dapat diketahui bahwa rakyat memegang peranan yang besar
dalam pelaksanaan demokrasi ini. Seorang ahli politik Indonesia bernama Miriam
Budiardjo menyebutkan ada 6 ciri negara demokrasi yaitu perlindungan
konstitusional, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, adanya
pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan menyatakan pendapat, adanya
kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi, dan adanya pendidikan
kewarganegaraan. Ahli dari luar Indonesiapun seperti Robert A. Dahl (1998) juga
memiliki pendapat yang hampir sama mengenai ciri dari negara demokrasi yaitu,
dengan adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkesinambungan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Indonesia
merupakan salah satu negara demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia
telah berlangsung semenjak 1955 yang ditujukan untuk memilih anggota DPR pada
bulan September dan memilih anggota Konstituante pada bulan Desember dan
terhitung sebanyakk 11 kali dalam pelaksanaan pemilu yaitu 1955, 1971, 1977,
1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.  Pemilu pada tahun 2004 adalah pemilu pertama
yang mana rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilihan
presiden (pilpres) ini dilaksanakan dua putaran dikarenakan kelima kandidat
presiden dan wakil presiden belum ada yang menyentuh angka 50%. Pada tahun ini
juga dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih calon legislatif yaitu DPR,
DPD, DPRD se-Indonesia. Sebelum pelaksanaan pemilu selalu ditandai dengan
adanya masa kampanye dan adanya partai politik pendukung  dan oposisi.

Partai
politik menjadi hal penting dalam negara demokrasi. Sesuai dengan fungsinya
menurut UU Nomor 3 tahun 2008 tentang partai politik bahwa partai politik
merupakan pendidikan politik bagi anggota dan
masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; penyerap, penghimpun,
dan penyalur aspirasi politik  masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan
kebijakan negara; partisipasi politik warga Negara Indonesia, partai politik
berperan untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan yang merupakn hal
mendasar dari negara demokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi rakyat
dan partisipasi politik warga negara dapat tersalurkan. Menurut
Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah:

“organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Wakil
rakyat yang dipilih melalui pemilu mewakili partai tertentu sehinga partai
politik disebut-sebut sebagai media untuk mendapatkan jabatan politik dalam
pemerintahan. Turunnya Suharto dari presiden memunculkan masa transisi yang dapat
memunculkan pelembagaan insitusi demokratis. Habibi yang saat itu menggantikan
Suharto sebagai presiden menyelenggarakan pemilu di bawah sistem politik
demokrasi liberal yang mana jumlah partai yang berpartisipasi tidak lagi
dibatasi seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya ada 3 partai yaitu Golkar,
PPP, dan PDI. Oleh sebab itu, pada era reformasi ini bermunculan banyak partai
politik dan 48 partai lolos verifikasi dan ikut dalam pemilu 1999.

I.II Pemilihan Presiden

Pilpres
menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia dan dinantikan oleh publik.
Terhitung sejak 2004 pilpres selalu 
dilakukan secara terbuka yang mana rakyat memilih langsung kandidat yang
dikhendaki. Kini, pilpres akan hadir lagi pada tahun 2019. Pilpres selalu
diwarnai dengan berbagai macam startegi politik masing-masing kandidat dan
partai pendukungnya. Isu-isu mengenai kandidat mulai bertebaran di media massa
cetak maupun online. Kandidat seperti Jokowi dan Prabowo adalah yang paling
sering dibicarakan akan mengikuti pilpres 2019. Bahkan beberapa partai telah
secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada calon tertentu seperti Partai
Nasdem terhadap Jokowi.

Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi keberpihakan rakyat dan partai politik
terhadap kandidat presiden dan wakil presiden di pilpres 2019 mendatang yaitu
elektabilitas dan kemenangan partai politik dalam pilkada gubernur 2018 yang disebut-sebut
sebagai miniatur pilpres 2019. Elektabilitas adalah ketertarikan seseorang
dalam memilih.1
Elektabilitas menjelang pemilu sering dikaitkan langsung dengan kandidat maupun
partai pengusung. Semakin tinggi elektabilitas kandidat maka semakin tinggi
pula tingkat kepercayaan publik bahwaia dapat mengemban jabatan tertentu. Ada
kriteria yang sangat bervariasi di kalangan masyarakat mengenai kandidat yang
memiliki elektabilitas tinggi. Masyarakat cendrung melihat kinerja sebelumnya
dari masing-masing kandidat terutama kandidat presiden dan wakil presiden yang
biasanya sudah melalui banyak karir di bidang politik tingkat lokal maupun
nasional. Untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi kandidat harus memiliki
prestasi yang baik serta dikenal di kalangan masyarakat atas prestasinya ini.
Oleh sebab itu, terdapat masa kampanye sebelum pemilu yang ditujukan untuk
mengenalkan kandidat ke masyarakat baik melalui media massa dan penyampaian
secara face-to-face dari kandidat
kepada masyarakat ataupun metode lainnya. Sayangnya media massa populer
biasayan dimiliki oleh kalangan tertentu yang memihak kepada kandidat tertentu
sehingga berita yang didapatkan terkadang mengandung unsur yang subjektif dan
tidak netral. Berkaca pada pilpres 2014, media populer seperti TVONE memihak
kepada kandidat Prabowo sehingga berita yang ditampilkan meninggi-ninggikan
Prabowo dan tak jarang terkdangan menjatuhkan kandidat lawan.

Pencitraan
menjadi kata yang perlu dalam meningkatkan elektabilitas kandidat. Citra
politik merupakan pembentukan dan pembangunan opini publik. Pencitraan
dilakukan sebagai tindakan persuasif untuk mendapatkan pemilih yang banyak. Corner dan Pels mencatat baik figur yang bersih maupun
bermasalah (notorious)secara substansial bekerja keras membangun
citra politik untuk mempengaruhi pemilih, karena citra telah menjadi faktor
paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan kampanye.2
Salah satu tindakan kandidat yang dianggap pencitraan oleh publik pada masa
pilpres 2014 adalah kegiatan blusukan
yang dilakukan oleh Jokowi. Populer belum tentu elektebel namun elektebel sudah
tentu populer. Populer bisa dalam hal baik maupun buruk namun elektebl sudah
tentu populer dalam hal yang baik. Sedangkan kemenangan pada pemilihan gubernur
ynag dilakukan pada tahun sebelum pilpres 2019 yaitu 2018 diyakini akan
mempengaruhi hasil pilpres baik itu elektabilitas partai maupun kandidat.3Oleh
sebab itu dapat disimpulkan bahwa teknik kampanye yang baik akan menjadikan
kandidat populer dan elektebel. Makalah ini akan membahas mengenai strategi
politik partai-partai dan kandidat kuat dalam pilpres 2019 yaitu Jokowi (PDIP) untuk
pilpres 2019 mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

II. ANALISIS

a. Rekam Jejak
Jokowi

            Jokowi
mengawali karir politiknya dengan menjadi walikota Solo pada tahun 2005. Dengan
berbekalkan prestasi yang baik selama menjadi Walikota Solo, pada tahun 2012 Ia
menjadi gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2014 ia mencalonkan diri
sebagai Presiden Indonesia dari partai PDI-P. Iapun terpilih dan hingga saat
ini menjabat sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019.

Untuk mengetahui kepuasan publik terhadap 3 tahun masa
pemerintahan Jokowi-JK, dua lembaga survei nasional telah melakukan survei
mengenai hal ini. Pertama, lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini
Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei yang diikuti oleh delapan
kota yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan
Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan pengambilan data
secara tatap muka dengan 800 responden. 
Sebanyak 55,7 persen responden merasa puas dengan pemerintahan
Jokowi-JK.4
Kepuasan ini didasari oleh pembangunan infrastruktur sebesar 32,7 persen dan
bantuan kesehatan dan pendidikan sebesar 16,3 persen.  Sedangkan ketidakpuasan masyarakat dengan
pemerintahan Jokowi-JK mencapai angka 43,3% karena masalah ekonomi, kebutuhan
pokok, BBM, dan listrik mahal serta masalah lapangan pekerjaan. Kedua, lembaga
surveri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan angka kepuasan
atas kinerja Jokowi-JK September 2017sebesar 68%  dengan melibatkan 1220 responden secara acak
dengan ketentuan responden adalah Warga Negara Indonesia (WNI), telah mempunyai
hak pilih dalam pemilihan umum.5

Pencapaian Jokowi-JK terbilang baik dilihat dari berbagai
aspek, seperti turunnya angka kemiskinan yang diambil dari data Bada Pusat
Statistika (BPS)  dari Maret 2015 11,22
persen menjadi 10,64 persen pada Maret 2017.  Dengan hal ini 821.570 jiwa terbebaskan dari
kemiskinan. Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga berkurang dilihat
dari rasio GNI pada Maret 2017 tercatat 0,393 dengan perbandingannya pada Maret
2015 pada angka 0,408. Serta dalam 3 tahun ini, lebih dari 3 juta tenaga kerja
baru terserap lapangan kerja sehingga Indonesia mencapai titik terendah tingkat
pengangguran selama 18 tahun terakhir.6
Jumlah siswa putus sekolah berkurang lebih dari 200 ribu siswa. Inflasi
konsisten di bawah 4 persen. Dengan adanya peningkatan positif dalam beberapa
indikator tersebut maka indeks kesengsaraan (misery indeks) masyarakat mengalami penurunan drastis dari tahun
2014 sebesar 14,3 menjadi kisaran 8,63-9,53.

b.
Partai Politik Pendukung

            Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) adalah koalisi partai politik di Indonesia pendukung
Jokowi-JK pada pemilihan presiden tahun 2014. 
Koalisi ini didirikan pada 19 Mei 2014 dengan anggotanya PDI-P, PKB,
Partai NasDem, PartaI Hanura dan PKP Indonesia. Pada Oktober 2014 Partai
Persatuan Pembangunan resmi bergabung dengan koalisi ini dikuti oleh PAN pada 2
September 2015 dan Golkar pada 1 November 2015. KIH saat ini adalah koalisi
mayoritas dalam parlemen dengan total kursi sebanyak 295 kursi.  Jumlah kursi pada kabinet kerja adalah 13.

Menuju Pilpres 2019, Partai Golkar, NasDem, PPP, Hanura, PKPI,
Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindoresmi mendukung Jokowi.7  Melihat perolehan 3 partai pendukung Jokowi
yaitu Partai Golkar, NasDem, dan PPP di DPR telah memenuhi angka presidential threshold yaitu mencapai
29,92%.8Presidential threshold  adalah ambang batas bagi partai politik atau
gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden.9
Berdasarkan hasil rapat paripurna di DPR tanggal 20 Juli 2017 mengenai
Undang-undang Pemilu, presidential
threshold: 20-25% yang artinya parpol atau gabungan parpol harus memiliki
20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional dalam
pemilu sebelumnya. Terakhir, PDI-P sendiri belum menyatakan akan mengusung
kembali Jokowi pada pilpres mendatang.

Belum ada kepastian mengenai pendamping Jokowi untuk pilpres
2019. Partai pengusung Jokowi masih membicarakan cawapres. Pemilihan cawapres
ini penting karena agar cawapres dapat berkontribusi yang besar untuk meraih
suara, agar nantinya jika terpilih maka wakil dan presiden dapat bekerjasama dan
tidak terlibat dalam persaingan di pemerintahan, dan untuk kemajuan parpol.
Dengan menimbang jika Jokowi terpilih pada 2019 ini yang artinya Jokowi telah
menggunakan 2 masa periodenya sebagai presiden maka pada pilpres 2024
kemungkinan besar yang akan maju sebagai RI 1 adalah wakil presiden Jokowi pada
periode 2019-2024. Oleh sebab itu, beberapa partai pengusung Jokowi telah
memberikan sinyal mengenai cawapres mereka seperti PKB yang menyiapkan Muhaimin
Iskandar sebagai cawapres pada pilpres 2019.

 

 

c. Pergerakkan
Partai Oposisi

Indikasi partai Gerindra untuk mencalonkan Prabowo sebagai
presiden di pilpres 2019 sudah terbaca semenjak kampanye gubernur DKI Jakarta.
Mengutip kalimat yang diucapkan Prabowo pada salah satu kampanye Anies-Sandi
yaitu “Kalau mau saya jadi Presiden, Anies-Sandi pimpin Jakarta”.10
Secara tidak langsung terdapat dua makna dari kalimat ini yaitu pertama Prabowo
akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden RI, kedua Ia akan menjadikan
Anies-Sandi sebagai panggung politiknya yang ia dapat menumpang ketenaran dan
kesuksesan Anies-Sandi tanpa biaya terlalu besar. Hal seperti ini sering
disebut Marketing Politik. Namun tentunya elektabilitas Prabowo juga akan
dipengaruhi oleh kinerja Anies-Sandi hingga 2019 mendatang.

Kemenangan Anies-Sandi pada pilgub DKI Jakarta telah
menciptakan duet antara PKS dan Gerindra. Kepastian dua partai ini akan
berkoalisi kembali pada pilpres mendatang cukup kuat. Namun, dua partai ini
mengalami benturan pada presidential
threshold yang ambang batasnya 20-25%. Jika menggabungkan PKS dan Gerindra
saja maka masih belum cukup sehingga Gerindra tampak akan menggandeng PAN dan
Demokrat agar dapat mencapai ambang batas presidential
threshold ini.11

Pilkada serentak 2018 akan menjadi gambaran pada pilpres
2019. Dengan mengantongi kemenangan di provinsi DKI Jakarta dan Banten,
Gerindra gigih untuk memenangkan cagub yang akan diusungnya untuk 3 provinsi
yang gemuk suara yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat yang
menjadi basis suara Prabowo pada pilpres 2014 lalu yaittu sebesar 59,78% akan
menjadi sebuah konfirmasi Prabowo untuk pilpres 2019.12

Pilkada 2018 ini melibatkan 17 daerah level provinsi yang
mana terdapat 68,3 persen dari jumlah daftar pemilih tetap Indonesia untuk
diperebutkan oleh partai politik. Ditambah lagi, 3 provinsi yang disebut
sebagai zona primer sebagai wilayah prioritas yang padat suara pada pilpres
2014 lalu yaitu Jawa tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Berdasarkan data
pilpres 2014, ada 188.224.161 pemilih dan total pemilih dari 17 provinsi ini
adalah 140.085.308 orang.13  Pemilih yang berasal dari wilayah primer ini
adalah 91.067.296 orang atau setara 48 persen. Oleh karena itu dengan melihat
kemenangan parpol tertentu di pilkada 2018 nanti maka kecendrungan untuk
pilpres 2019 akan dimenangkanoleh parpol itu juga.

 

d.
Strategi Jokowi

            Sampai sekarang belum ada
pernyataann resmi bahwa Jokowi akan maju pada pilpres 2019. Tentunya Jokowi
untuk maju pada pilpres 2019 harus memenuhi janji-janjinya pada masa kampanye
pilpres 2014 agar semakin elektebel. Jokowi saat ini sangat mengebut
pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia demi memenuhi target yang sudah
ditetapkan di awal periode. Selain itu Jokowi juga menempatkan orang-orang
kepercayaanya di aparat keamanan seperti Kapolri dan juga yang baru-baru ini
adalah dengan menggantikan panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dengan satu
calon tunggal yaitu Marsekal Hadi Tjahjanto yang merupakan Kepala Staf TNI
Angkatan Udara. Gatot mendeklarasikan kesetiaanya saat berpidato di rakernas
partai NasDem dan Gatot juga diisukan untuk dijadikan cawapres pendamping
Jokowi pada pilpres mendatang. Hal ini didasari oleh tingginya keinganan publik
untuk memiliki pemimpin ex-militer lagi. Alasan lain Gatot dianggap sebagai
mendamping yang tepat untuk Jokowi adalah karakter Gatot yang dapat memberikan value added kepada Jokowi sehingga dapat
menjangkau segmen elektoral yang berbeda dari Jokowi.

            Sementara,
PDI-P sendiri akan mengumumkan pasangan cagub dan cawagub yang akan didukung
pada Januari mendatang. Namun telah terdapat beberapa indikasi bahwa PDI-P akan
mendukung Ganjar pada pilgub Jateng. Jateng termasuk salah satu lumbung suara
terbesaruntuk PDI-P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PENDAPAT
PENULIS

Politik selalu dikaitkan dengan kekuasaan dan pengaruh.
Menemukan politik yang bebas dari kepentingan golongan tertentu itu sulit.
Terkadang fungsi politik sebagai mengatur kehidupan masyarakat dinomor duakan dengan
memenangkan kepentingan sendiri. Hal yang perlu diperhatikan adalah kepentingan
yang tidak dapat terlepas dari politik harus tidak lebih dominan dari fungsi
utama dari politik itu sendiri karena jika kepentingan mendominasi perpolitikan
akan ada sentimen negatif dari masyarakat terhadap partai politik yang merupakn
komponen dari politik ini dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat
terhadap partai politik. Mayarakat semakin pintar dalam menilai kandidat
ditambah lagi dengan banyaknya kejahatan kerah putih yang dilakukan kader dari
partai politik tertentu mengakibatkan semakin ragunya masyarakat terhadap
politik beserta komponennya. Hal selanjutnya yang terjadi adalah angka golput
meningkat pada pemilu. Padahal idealnya negara demokrasi mengutamakan
partisipasi masyarakat dalam salah satu kegiatan demokrasi yaitu pemilu.

Tentunya tidak ada gambaran pasti seperti apa ciri dan
karakteristik dari pemimpin yang ideal itu. Seorang pemimpin terkhusus di
Indonesia pastinya harus menjunjung tinggi nilai pancasila yaitu nilai
ketuhanan, nilai kemusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai
keadilan. Nilai pancasila ini diakui sebagai cara untuk mencapai cita-cita
bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para pendahulu di masa lampau. Pemimpin
yang baik juga tidak dapat berdiri sendiri, ia jugaharus didukung oleh
orang-orang. Dalam hal ini pendukung presiden adalah partai politik dan
koalisinya yang telah membantu dari dia belum menjadi presiden hingga menjadi
presiden. Keberadaan partai politik tentunya mempengaruhi pengambilan
keputusan. Keberadaan koalisi ini baik dalam hubungan antar partai ataupun
dalam parlemen ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya adalah dengan adanya
kader dari koalisi partai ini dalam parlemen yang mana jika presiden ingin
membuat sesuatu harus seizin parlemen maka target-target dari presiden untuk
negaranya akan lebih mudah terealisasikan dengan dukungan parlemen di pusat dan
kader-kader partai koalisi di tingkat daerah sekalipun. Memang kondisi yang
ideal sebenarnya adalah pasca pemilu, siapaun pemenangnya harus didukung oleh
setiap partai karena mereka juga merupakan bagian dari Indonesia, namun
kenyataanya dinamika perpolitikan tidak hanya di Indonesia selalu ada yang
pendukung pemerintah dan ada juga yang oposisi pemerintah. Ini bukanlah
semata-mata hal yang buruk, karena keberadaan oposisi dapat menjadi pemantau,
pengevaluasi kebijakan-kebijakan serta tindakan yang dilakukan pemerintah
sehingga pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena.

Pilpres 2019 dapat berlangsung lebih kondusif dan tidak
menyisakan konflik yang dapat mebelah-belah masayarakat kepada
golongan-golongan tertentu yang dapat mejadi pemicu perpecahan. Tindakan yang
diambil Jokowi untuk terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya sebagai presiden
sekarang ini tanpa mengusik tentang pencalonanya walaupun beberapa partai telah
telah memberikan sinyal dukungan untuk Jokowi pada pilpres 2019  dinilai tepat karena masyarakat juga akan
menilai sebagus apa jokowi pada periode ini untuk memilihnya kembali pada
periode mendatang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang sudah sejak zaman
dahulu adalah sesuatu yang baik untuk terus dipertahankan kedepannya. Pelaksanaan
pemilu sebagai bentuk dari negara demokrasi Indonesia harus menjadi wadah bagi
masyarakat untuk turun berpartisipasi dan menentukanmasa depan negaranya.
Menuju Pilpres 2019, sudah ada beberapa lembaga survei untuk mengetahui elektabilitas
beberapa tokoh yang dianggap dapat maju pada pilpres 2019, hasil survei
menyebutkan bahwa Jokowi berada di peringkat pertama dan disusul oleh Prabowo.
Beberapa partai sudah kembali membangun koalisi untuk mengusung calon tertentu,
seperti Partai Golkar, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Partai Solidaritas Indonesia
dan Partai Perindo yang resmi memberikan dukungannya kepada Jokowi. Polemik
mengenai presidential threshold yang
menetapkan ambang batas 20-25% menyebabkan Prabowo yang diusung oleh sementara
ini partai Gerindra dan PKS belum cukup untuk mengantongi tiket menuju pilpres
2019. Sementara Jokowi adalah satu-satunya calon yang berhasil mengantongi presidential threshold ini. Terlepas
dari masalah ini, partai pengusung Jokowi masih merundingkan mengenai calon
pendapmping yaitu cawapres  pada pilpres
2019. Penentuan cawapres ini dinilai sangat penting karena untuk dapat terus
bekerjasama jika terpilih dan juga untuk berkontribusi dalam menjangkau
segmentasi suara yang luas. Diharapkan untuk pilpres 2019 dapat berjalan lebih
kondusif, tanpa kampanye hitam, dan tanpa membiarkan masyarakat terpecah belah
dengan kemungkinan terburuk muncul konflik. Siapapun yang menjadi Presiden RI
juga diharapkan untuk memegang janji semasa kampanye dan menomor satukan
kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dendy
Sugiono. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

2Dan
Nimmo. (2009). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media.
Bandung: Rosda.

3Haq, M. F. (n.d.). Gerindra: Kemenangan di Pilgub DKI
Berpengaruh ke Pilpres 2019. Diakses pada 23 Desember 2017, darihttps://news.detik.com/berita/3503885/gerindra-kemenangan-di-pilgub-dki-berpengaruh-ke-pilpres-2019

4Media, K. C. (n.d.). Tiga Tahun Jokowi, Masyarakat
Puas tapi Keluhkan Kondisi Ekonomi. Diakses pada 24 Desember 2017, darihttp://nasional.kompas.com/read/2017/10/08/17065221/tiga-tahun-jokowi-masyarakat-puas-tapi-keluhkan-kondisi-ekonomi

5Media, K. C. (n.d.). Tiga Tahun Jokowi, Masyarakat
Puas tapi Keluhkan Kondisi Ekonomi.Diakses pada 24 Desember 2017, darihttp://nasional.kompas.com/read/2017/10/08/17065221/tiga-tahun-jokowi-masyarakat-puas-tapi-keluhkan-kondisi-ekonomi